PURI

Privacy Program for the people of Indonesia
PURI adalah Singkatan dari Privacy Untuk Rakyat Indonesia.
PURI saat ini merupakan sebuah perencanaan program Privacy Untuk Masyarakat di Republik Indonesia dalam menghadapi masa kekinian dalam era di mana perkembangan Internet sudah melebih ambang dari banyaknya jamur seperti ketika dimusim hujan, tak berlebihan memang adanya dunia maya mencetuskan informasi yang tidak bisa terbatasi lagi dengan jarak ruang dan waktu.
Maka ketika GDRB (General Data Protection Regulation) beredar dengan kepatuhannya maka negeri kami juga negeri yang lebar dimana tak dibatasi dengan dengan perangkat lunak jenis apapun bahkan kabel terbentang tak laik lagi menimbang di negeri kami rata secara global masyarakat telah mengenal jaringan nirkabel, Sudah banyak perusahaan provider dengan kesiapannya mencangankan tehnologi yang support dengan 4.5 G dan 5 G maka jangan heran jika saya pribadi untuk berselancar ria sudah mulai memperkenalkan acuan pokok dan cara hitung dari rentetan nilai IPV6 yang mungkin kelak akan segera menggeser seluruh aktivitas maya dari IPV4.
Bahkan dalam tubuh organisasi besar macam NIST, telah  berkomitmen untuk menjaga privasi pribadi. Kepercayaan individu dalam privasi dan keamanan informasi yang dapat diidentifikasi secara pribadi merupakan dasar kepercayaan dalam pemerintahan dan perdagangan di abad ke-21. Sebagai pemberi kerja, kolektor data pada jutaan individu dan perusahaan, pengembang standar manajemen informasi dan penasihat federal dalam kebijakan manajemen informasi, Departemen berusaha untuk menjadi pemimpin dalam praktik privasi terbaik dan kebijakan privasi. Untuk mencapai tujuan ini, NIST memberikan prioritas tinggi pada pertimbangan privasi di semua sistem, program, dan kebijakan.  
Latar belakang kemunculan PURI berdasarkan tertuangnya 
General Data Protection Regulation / Data Protection Regulation pada tanggal 25 di bulan Mei tahun 2018 lalu, undang-undang privasi Eropa, memberlakukan Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR). Dan menjelaskan point-point cakupannya.

Sudah menjadi suatu hal yang wajib bagi kita semua dan para pemangku stake holder untuk bertanggung jawab atas pengembangan dan pemeliharaan kebijakan, prosedur, dan panduan privasi penting untuk menjaga pengumpulan, akses, penggunaan, penyebaran, dan penyimpanan informasi identitas pribadi (PII), informasi identitas bisnis (BII), dan Privasi Bertindak informasi sesuai dengan Privacy Act of 1974, Undang-Undang E-Government 2002, Undang-Undang Modernisasi Keamanan Informasi Federal (FISMA) tahun 2014, dan kebijakan dan panduan yang dikeluarkan oleh Presiden dan Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB).

Undang-Undang Privasi 1974

Undang-undang Privasi 1974, 5 USC § 552a, menetapkan kode praktik informasi yang adil yang mengatur pengumpulan, pemeliharaan, penggunaan, dan penyebaran informasi tentang individu yang dipertahankan dalam sistem catatan oleh lembaga federal. Suatu sistem catatan adalah sekelompok catatan di bawah kendali suatu agen dari mana informasi diambil oleh nama individu atau oleh beberapa pengidentifikasi yang ditugaskan kepada individu.
Undang-undang Privasi mengharuskan agen-agen memberikan pemberitahuan publik tentang sistem catatan mereka dengan mempublikasikannya dalam Daftar Federal. Undang-undang Privasi melarang pengungkapan catatan tentang seseorang dari sistem catatan yang tidak memiliki persetujuan tertulis dari individu, kecuali pengungkapannya sesuai dengan salah satu dari dua belas pengecualian undang-undang. Aturan-aturan yang mengecualikan sistem-sistem catatan dari persyaratan-persyaratan Privacy Act tertentu ada dalam 28 CFR Bagian 16, Subpart E The Act juga menyediakan sarana bagi individu untuk mencari akses ke dan amandemen catatan mereka, dan menetapkan berbagai persyaratan pencatatan agen.

Undang-Undang E-Government tahun 2002

Ketersediaan informasi, dari informasi pribadi hingga informasi publik, kini semakin mudah karena perubahan teknologi dalam komputer, jaringan digital, akses internet, dan penciptaan produk informasi baru. Undang-Undang E-Government tahun 2002 mengakui bahwa kemajuan ini juga memiliki konsekuensi penting untuk perlindungan informasi pribadi yang terkandung dalam catatan dan sistem pemerintahan.
Penilaian Dampak Privasi (“PIA”) diwajibkan oleh Pasal 208 dari Undang-Undang E-Government untuk semua lembaga pemerintah Federal yang mengembangkan atau mendapatkan teknologi informasi baru yang melibatkan pengumpulan, pemeliharaan, atau penyebaran informasi dalam bentuk yang dapat diidentifikasi atau yang membuat perubahan substansial terhadap teknologi informasi yang ada yang mengelola informasi dalam bentuk yang dapat diidentifikasi. Kantor Manajemen dan Anggaran memberikan panduan kepada biro tentang penerapan ketentuan Undang-Undang E-Government 2002. PIA adalah analisis tentang bagaimana informasi dalam bentuk yang dapat diidentifikasi dikumpulkan, disimpan, dilindungi, dibagikan, dan dikelola. Tujuan dari PIA adalah untuk menunjukkan bahwa pemilik sistem dan pengembang telah memasukkan perlindungan privasi di seluruh siklus hidup suatu sistem.


 

 

Hazards

Privacy

Audiences

Child Care Center, School, College/University
Faith-Based Organization
Individual/Family/Neighborhood
Military
Non-Profit/Volunteer Organization
Private Sector/Business
Public Sector/Government (non-military)
Whole Community Event (multiple sectors participating)

Actions

Program Privasi Untuk Our Public

10 Participants

This activity has participants in multiple locations, across the city or county

Date and Place

Fri Aug 17 00:00:00 GMT 2018 -
,

Contact

Andi HARPIANTO
Transform Digital Consulting